Anda suka? share!

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik perlu segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Badan tersebut, menurut Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata Jones Sirait, di Jakarta, Kamis, sudah harus terbentuk akhir tahun ini. Artinya hanya ada sisa waktu tiga bulan lagi terhitung sejak Oktober 2010.

“UU Kepariwisataan memberikan waktu dua tahun kepada Menbudpar mengusulkan nama-nama kepada Presiden untuk dibuatkan Keppres. Karena UU ini ditetapkan Januari 2009, maka waktu yang tersisa hanya tiga bulan lagi hingga Januari 2011,” katanya.

Ia khawatir, Kemenbudpar tidak konsisten mengenai keberadaan badan tersebut. Hal itu terlihat dari belum adanya perkembangan seputar peraturan pendukung lain, seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang harus disiapkan sesuai yang diamanatkan UU No 10/2009.

“Saya ragu jika dalam tiga bulan ini seluruh perangkat pendukung itu akan tuntas, namun begitu kita masih percaya Menbudpar bisa memenuhinya,” katanya.

Ketika ditanya apa yang menjadi penyebab sehingga badan itu belum juga terbentuk, Jones Sirait mengatakan, Mungkin ada pihak yang merasa kepentingannya terganggu kalau ada badan itu.

Menurut dia, pembahasan BPPI sudah seharusnya menjadi fokus utama Menbudpar dalam beberapa bulan ke depan, termasuk menentukan sejumlah pilihan mengenai struktur badan yang paling tepat, pendanaan termasuk pendanan awal.

“Memang badan semacam ini bukan segala-galanya, tapi setidaknya kita melihat ada irama baru, tidak monoton. Kita harus mendorong agar terjadinya akselerasi baru, jangan dulu terkesan dihalang-halangi,” katanya.

Mengenai struktur dan personalia serta mengenai anggaran, menurut Jones, untuk urusan struktur pemerintah agar melakukan modifikasi dari apa yang sudah ada di negara lain maupun badan yang ada di dalam negeri.

“Jangan terlalu birokratis, tapi harus fungsional. Bisa saja diadopsi dari yang sudah ada di Thailand, Malaysia maupun Singapura. Kalau boleh memilih saya sendiri lebih cenderung ke struktur dan fungsi-fungsi organ model Malaysia,” katanya.

Harus diingat landasannya tentu harus sesuai dengan UU yang telah menegaskan badan ini swasta yang mandiri. Ini jelas berbeda dengan BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) yang ada di Kementerian Perdagangan, sambungnya.

Modifikasi

Jones Sirait juga mengatakan, modifikasi yang sama juga harus dilakukan dalam urusan anggaran, yang harus dibuat fleksibel. Begitu juga dibentuknya badan sejenis di daerah (BPPD), harus diatur mekanisme bagaimana “sharing” yang terbaik untuk mengelola pendanaan badan yang bersumber dari dana publik, swasta maupun pemerintah.

Ketika ditanya apakah Kemenbudpar akan melepaskan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata sepenuhnya ke badan ini, Jones Sirait meragukannya.

“Kita berharap begitu, sehingga tidak terjadi duplikasi dan dengan mempertimbangkan agar badan ini bisa fokus dalam bekerja. Kemenbudpar mengurusi kebijakannya dan hal-hal lain seperti koordinasi maupun dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Selebihnya biar badan ini yang bergerak,” katanya.

Ia mengungkapkan, sejak 1980-an, trenn melepaskan kegiatan kampanye ke sebuah badan khusus memang terjadi. Ada yang memberikan dukungan dana, ada yang menyuplai sebagian dengan perimbangan dana publik dan swasta. Organisasinya pun ada yang mewakili pemerintah di dalamnya dan ada yang sifatnya mandiri.

“Namun yang pasti adalah kemunduran jika pemerintah masih `ngotot` untuk melaksanakan promosi dan pemasaran sendiri. Selama dua dekade belakangan ini kita sudah terbukti gagal melaksanakannya, meski anggaran promosi terus meningkat,” kata Jones Sirait.

Ia mengingatkan badan baru ini sangat perlu belajar kegagalan BPPI pada era Orde Baru. “Sekarang eranya keterbukaan,” katanya. Terkait dengan kinerja setahun Kementerian Budpar, Jones Sirait menyatakan hingga tahun keenam Jero Wacik memimpin kementerian ini perlu menunjukkan gebrakan yang bisa memperlihatkan perbaikan kinerja dan jangan gagal memanfaatkan momentum.

“Semua lingkungan sangat mendukung, mulai dari `political will` yang ditunjukkan Presiden, situasi Polhukam yang cukup kondusif dan anggaran yang terus meningkat, tapi hasilnya belum sepadan,” katanya.

Hal itu penting karena pariwisata memainkan tempat sangat strategis dalam meningkatkan citra bangsa di luar negeri dan meningkatkan perdagangan dan investasi. “Pariwisata perlu terobosan baru,” kata Jones Sirait.

Komentar
Anda suka? share!