Anda suka? share!

Untuk mempertahankan warisan sejarah masa lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta akan memperjuangkan revitalisasi bangunan cagar budaya, termasuk bangunan tua dan museum yang ada di Jakarta, khususnya kawasan Kota Tua, menjadi program prioritas dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2011. Bahkan, untuk merealisasikan program itu, Disparbud akan memperjuangkan keberpihakan yang cukup besar dalam alokasi anggaran 2011 mendatang.

Revitalisasi ini penting dilakukan untuk semakin menarik minat para wisatawan domestik dan mancanegara mengunjungi bangunan bersejarah. Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI pun bisa melindungi dan menjaga bangunan bersejarah yang telah menjadi bagian dari kehidupan ibu kota negara ini.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman mengatakan, dalam rencana jangka menengah, dinasnya telah menyusun dokumen perencanaan, salah satunya revitalisasi bangunan cagar budaya menjadi prioritas. Khususnya di tahun 2011, akan fokus pada pengembangan kawasan Kota Tua dan memperbaiki bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis.

“Kondisi Kota Tua masih jauh dari harapan untuk bisa meningkatkan daya tarik wisatawan lebih banyak lagi. Padahal, kawasan ini sudah memiliki daya tarik tersendiri karena menyimpan nilai sejarah yang tinggi,” kata Arie Budhiman di Jakarta, Selasa (23/11).

Pihaknya mencatat, ada tiga museum di Kota Tua yang membutuhkan revitalisasi, yaitu Museum Fatahillah, Museum Wayang dan Museum Keramik. Jika ketiganya beserta balai konversinya diperbaiki, dipastikan dapat meningkatkan kuantitas pengunjung.

Sebab, kehidupan di Kota Tua tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggaraan kegiatan kesenian atau acara lainnya yang bersifat temporer. Karena, setelah penyelenggaraan acara usai, suasana Kota Tua akan kembali seperti semula dan tidak optimal. Agar lebih optimal lagi, bangunan cagar budaya di Kota Tua direvitalisasi. Diperkirakan jumlah gedung yang ada di kawasan tersebut mencapai 142 gedung. Kepemilikan gedung terbagi menjadi tiga yaitu milik BUMN, Pemprov dan swasta.

Sekitar 18 persen gedung seperti kantor kecamatan dan museum milik Pemprov DKI. Sebanyak 12 persen bagian dari Kota Tua seperti Stasiun Beos dan Kantor Pos dimiliki Pemerintah Pusat. Sedangkan sekitar 70 persen milik swasta atau perorangan.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Tua tahun 2009, bangunan tua milik BUMN yang tidak berfungsi di kawasan Kota Tua mencapai 23 gedung. Setidaknya ada lima nama pemilik yang terdata, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang memiliki 16 gedung. Bank Mandiri dengan 3 gedung. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dengan 2 gedung. PT Asuransi Jasa Raharja dengan 1 gedung. PT Kimia Farma dengan 1 gedung. Bangunan milik pemerintah tercatat hanya ada 4 gedung yaitu Museum Bank Mandiri, Balai Konservasi, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Sedangkan sisanya, dimiliki oleh perorangan. Sampai saat ini, yang baru bisa didata hanya gedung yang berada di kawasan Taman Fatahillah.

Karena itu, untuk melakukan revitalisasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Arie mengusulkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan pajak dari bidang pariwisata dikembalikan utuh untuk membangun dan mengelola kawasan pariwisata termasuk bangunan cagar budaya. “Inginnya sih seperti itu,” ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI Jakarta, Hasan Basri mengatakan sumber PAD DKI didapatkan dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, parkir dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebanyak 73 persen. Kemudian sebanyak 18 persen dari sektor pariwisata yaitu pajak hiburan, hotel dan restoran.

Menurutnya, pajak dari sektor pariwisata tidak bisa dikembalikan utuh untuk kegiatan pariwisata saja, termasuk revitalisasi cagar budaya. Sebab, pajak-pajak tersebut dimasukkan PAD DKI untuk dikelola untuk kebutuhan Pemprov DKI Jakarta yang cukup banyak. Seperti dana pendidikan untuk biaya operasional sekolah dan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin.

“Jika dikembalikan utuh ke pariwisata, nanti kalau alokasi anggaran gakin berkurang atau BOS berkurang, pasti banyak protes ke Pemprov DKI. Jadi PAD DKI dialokasi seimbang sesuai dengan kebutuhan yang ada,” tandasnya.

beritajakarta.com

Komentar
Anda suka? share!